Harga PKS Tergantung Isu Wahabi?

Isu wahabi yang menjangkiti PKS sebenarnya bukan hal baru lagi. Tapi, karena dicuatkan kembali menjelang Pemilihan Presiden, PKS melihatnya sebagai hal yang tendensius. Apalagi, PKS berambisi mengantarkan kadernya, Hidayat Nur Wahid sebagai calon wapres bagi Susilo Bambang Yudhoyono. Isu wahabi dianggap bisa menurunkan harga PKS di depan mitra koalisinya, Partai Demokrat.

Hidayat, anggota Majelis Syura PKS, merasa berkepentingan mengklarifikasi perihal isu tentang wahabi yang menurut elit PKS mengarah fitnah. Apalagi, komplain muncul dari calon mitra koalisinya, Partai Demokrat. “Saya mendapatkan SMS dari kawan-kawan Demokrat agar masalah ini bisa diklarifikasi,” aku anggota Majelis Syura PKS itu di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/4).

Tidak sekadar itu, Hidayat mengaku dirinya juga disebut sebagai anti-NKRI. Terang saja, rumor yang berseliweran menjelang putusan koalisi PKS dengan Partai Demokrat membuat risau Hidayat, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai cawapres yang disebut-sebut diajukan PKS untuk mendampingi SBY.

“Bagi saya, itu bisa saya abaikan. Tapi saya kasihan apabila pengambil keputusan mengambil keputusan karena terpengaruh fitnah. Silakan ambil keputusan, tapi isinya jangan memfitnah dan hal-hal yang tidak faktual,” imbuh Hidayat. Pernyataan ini jelas tertujukan ke pihak Partai Demokrat agar dalam menggambil cawapres SBY bukan dengan pertimbangan fitnah.

Merespon gundah gulananya Hidayat dan PKS, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok memastikan, jika itu muncul dari personal pengurus Demokrat. “Secara institusional (Partai Demokrat) paham siapa Hidayat Nur Wahid dan PKS. Jadi sama sekali tidak berpengaruh dengan isu wahabi itu. Saya jaminannya,” katanya kepada INILAH.COM, Kamis (30/4) di Jakarta.

Meski demikian, Mubarok tidak menampik perihal aspirasi yang masuk salah satunya melalui dirinya, ada resistensi terhadap figur Hidayat jika menjadi pendamping SBY. “Wajar saja aspirasi soal resistensi terhadap figur Hidayat Nur Wahid dan PKS. Karena, gerakan reformis selalu mendapat resistensi,” tegasnya.

Peneliti LSI, Burhanduin Muhtadi menilai PKS cukup reaksioner dalam menaggapi isu wahabi yang menerpa. Menurut dia, klarifikasi para petinggi PKS hanya dalam konteks politik, bukan substansi persoalan yang dirumorkan. “Saya menilai reaksi PKS terkesan reaksioner dan dalam konteks politik,” katanya.

Lebih lanjut Burhan menilai, jika isu wahabi dipercaya oleh masyarakat maka akan mengurangi akseptabilitas cawapres yang diusung PKS. “Jelas jika isu wahabi dipercaya oleh publik, akan mengurangi kredibilitas dan akseptabilitas cawapres yang diusung PKS,” katanya.

Sebagaimana diketahui, SBY dan Partai Demokrat telah membuat lima kriteria cawapres yang bakal mendampinginya dalam Pemilu Preisden mendatang. Lima kriteria tersebut memiliki integritas, kapabilitas, loyalitas, akseptabilitas, dan mampu meningkatkan kekokohan dan efektivitas pemerintahan.

Menurut Burhan yang juga penulis tesis PKS dan Gerakan Sosial di The Autralian National University (ANU), isu wahabi hakikatnya ada benarnya jika dirunut sejarah berdirinya PKS yang dimulai era Tarbiyyah. “Ada benarnya juga rumor tersebut, apalagi jika ditilik dalam sejarah pendirian PKS yang diawali Tarbiyah,” jelasnya.

Elit PKS memang patut gusar atas isu wahabi yang santer di tengah pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat. Munculnya rumor wahabi ini seperti mengkonfirmasikan ke elit PKS, ikhtiar PKS beberapa waktu terakhir untuk bergeser menjadi partai tengah dan terbuka belum berhasil. Karena dengan rumor wahabi, harga PKS bakal turun. Bisa-bisa, isu wahabi ini, posisi cawapres yang diimpikan kader PKS jatuh ke pihak lainnya. (inilah.com)